Kecamatan dan Kelurahan Samarinda Diharap Jadi Agent of Change Tangani TB
Program Coordinator Akselerator Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) Kalimantan Timur (Kaltim), drg. Nina Endang Rahayu, mengatakan penguatan pencegahan Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan malaria membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat kelurahan.
IA menyebut Indonesia kini berada pada posisi kedua dunia untuk jumlah kasus TB, sehingga pencegahan harus menjadi perhatian bersama dan tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Yang harus kita tingkatkan adalah peran serta masyarakat, kesadaran bagaimana mencegah timbulnya AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome, Red.), TB dan malaria,” jelasnya, seperti dilansir dari laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Samarinda.
Nina menilai kolaborasi Kampung KB dengan Kelurahan Siaga TB menjadi langkah strategis. Sebab pemerintah tidak perlu membentuk struktur baru yang justru menambah beban pekerjaan. Menurutnya, kader di masyarakat sebenarnya telah tersedia. Yang dibutuhkan adalah penguatan peran dan sistem kerja.
“DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Red.) sudah punya Kampung KB. Tinggal kita kolaborasikan, tidak usah membentuk baru lagi. Rumahnya sudah ada, tinggal aksesori dalam rumahnya kita tambah dengan Kelurahan Siaga Tuberkulosis,” terangnya.
Ia berharap pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat menjadi agent of change dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai TB dan HIV, mulai dari penularan hingga pencegahannya. “Harapannya bagaimana pemahaman tentang TB maupun HIV, baik penularan maupun pencegahannya, bisa dipahami,” katanya.
Menurut Nina, pencegahan di tingkat masyarakat juga penting untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Sebab, semakin dini persoalan kesehatan dicegah, semakin kecil pula beban yang harus ditanggung ketika penyakit sudah berkembang.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi sistem yang dapat terus berjalan meskipun pendampingan dari pihak eksternal nantinya berakhir.
“Harapannya sebelum kami meninggalkan pendampingan kabupaten/kota, sudah terbentuk suatu sistem,” tutupnya. (*)



